Berita Terkini
Hukum
Kenaikan PPN 12% Mulai 2025: Dasar Hukum dan Cara Perhitungan
Kenaikan PPN 12% mulai berlaku sejak 1 Januari 2025. Kebijakan PPN 2025 ini dikenakan untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)...
Uji Materiil Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Perairan Indonesia
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil pengujian Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c,...
Ketidakpastian Hukum dalam Aturan Insolvensi Dinilai Berpotensi Rugikan Kurator dan Kreditur
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pe...
Tarik Ulur Independensi Hakim dan Aturan Mahkamah Agung
Belakangan ini, media sosial ramai memperbincangkan sebuah putusan pengadilan yang dianggap “tak biasa”.Putusan tersebut viral dan memancing reaksi pu...
Yusril: Banyak Aturan Hukum Belum Jamin Keadilan
MENTERI Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui masih banyak permasalahan dalam sistem hukum Indonesia. Rag...
Prosedur Hukum Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia
Isu mengenai desakan agar Presiden mencopot seorang kepala daerah yang dianggap menimbulkan kegaduhan publik kembali mengemuka dalam beberapa waktu te...
Pasal 2 KUHP Nasional: Mengintegrasikan Hukum Hidup dan Keadilan Masyarakat
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) bukan sekadar pembaruan teks hukum, melainkan seb...
Memahami Kewenangan Peradilan dalam Perubahan Nama dan Akta Nikah
Kompetensi absolut masing-masing peradilan, Peradilan Umum dan Peradilan Agama, sebenarnya sudah ditegaskan oleh Undang-Undang. Namun, dalam beberapa...
Mahkamah Agung Koordinasikan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan
Mahkamah Agung menggelar kegiatan rapat koordinasi pengundangan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Pengundangan, Penerjamahan dan Publikasi...
Kritik Terhadap Peran POLRI dalam Penyidikan Kasus Lingkungan di RKUHAP 2025
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui untuk meresmikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dikenal dengan istilah KUHAP 2025) seb...
Popular News
Berita Terkini
© 2026 Aspek News. Bagian dari Smart Newsroom Network.