Hukum

Peran Asas Hukum dalam Penafsiran KUHAP 2025
Hukum

Peran Asas Hukum dalam Penafsiran KUHAP 2025

A. Kedudukan Asas Hukum dalam Sistem KUHAPAsas hukum merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar pembentukan, penerapan, dan penafsiran norma huk...

Pemenuhan Syarat Penetapan Bencana Nasional di Tengah Banjir Bandang Sumatra
Hukum

Pemenuhan Syarat Penetapan Bencana Nasional di Tengah Banjir Bandang Sumatra

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana banjir bandang di Sumatra menelan 1.059 korban jiwa per 17 Desember 2025. Kemud...

Dilema Hukum Syariat dan Keadilan di Aceh
Hukum

Dilema Hukum Syariat dan Keadilan di Aceh

Setiap kali berita tentang pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh muncul, masyarakat terbelah dalam dua pendapat. Sebagian melihatnya sebagai bukti ketaat...

Perlindungan Anak di Bali Dikuatkan Melalui Regulasi Hukum
Hukum

Perlindungan Anak di Bali Dikuatkan Melalui Regulasi Hukum

KBRN,Denpasar : Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bali, Ni Luh Gede Yastini, S.H.,menegaskan perlindungan anak di Indonesia telah...

Tantangan Legalitas: Nota Dinas dalam Penegakan Hukum Pajak
Hukum

Tantangan Legalitas: Nota Dinas dalam Penegakan Hukum Pajak

Ruang sidang Pengadilan Pajak pada dasarnya merupakan ruang uji kepastian hukum. Di forum inilah sengketa perpajakan seharusnya diselesaikan berdasark...

Praduga Tak Bersalah dan Stigma Sosial dalam Penegakan Hukum
Hukum

Praduga Tak Bersalah dan Stigma Sosial dalam Penegakan Hukum

Fenomena di Ruang PublikBelakangan ini, masyarakat sering disuguhi pemberitaan mengenai tersangka kasus hukum yang tampil di depan publik dengan rompi...

Ennid Hasanuddin Usulkan Omnibus Law untuk Unifikasi Hukum Perdata Nasional
Hukum

Ennid Hasanuddin Usulkan Omnibus Law untuk Unifikasi Hukum Perdata Nasional

Jakarta — Dalam uji kelayakan di Komisi III DPR RI (11/9/2025), Calon Hakim Agung (CHA) Ennid Hasanuddin memaparkan makalah berjudul “Urgensi Unifikas...

DPR dan Pemerintah Bahas Kewenangan Bakamla dalam Sidang MK
Hukum

DPR dan Pemerintah Bahas Kewenangan Bakamla dalam Sidang MK

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Permohonan Nomor 180/PUU-XXIII/2025 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tah...

Pembaruan KUHAP: Menuju Sistem Peradilan yang Lebih Adil dan Transparan
Hukum

Pembaruan KUHAP: Menuju Sistem Peradilan yang Lebih Adil dan Transparan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sejak diberlakukan melalui Und...

Panduan Terapan Pasal Lama dan Baru dalam Perkara Transisi KUHP
Hukum

Panduan Terapan Pasal Lama dan Baru dalam Perkara Transisi KUHP

Ketika mata membuka cakrawala pagi 2 Januari 2026, ribuan perkara pidana di seluruh Indonesia memasuki "zona abu-abu" hukum. Perkara-perkara yang perb...