Hukum

Prosedur Hukum Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia
Hukum

Prosedur Hukum Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia

Isu mengenai desakan agar Presiden mencopot seorang kepala daerah yang dianggap menimbulkan kegaduhan publik kembali mengemuka dalam beberapa waktu te...

Pasal 2 KUHP Nasional: Mengintegrasikan Hukum Hidup dan Keadilan Masyarakat
Hukum

Pasal 2 KUHP Nasional: Mengintegrasikan Hukum Hidup dan Keadilan Masyarakat

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) bukan sekadar pembaruan teks hukum, melainkan seb...

Memahami Kewenangan Peradilan dalam Perubahan Nama dan Akta Nikah
Hukum

Memahami Kewenangan Peradilan dalam Perubahan Nama dan Akta Nikah

Kompetensi absolut masing-masing peradilan, Peradilan Umum dan Peradilan Agama, sebenarnya sudah ditegaskan oleh Undang-Undang. Namun, dalam beberapa...

Mahkamah Agung Koordinasikan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum

Mahkamah Agung Koordinasikan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung menggelar kegiatan rapat koordinasi pengundangan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Pengundangan, Penerjamahan dan Publikasi...

Kritik Terhadap Peran POLRI dalam Penyidikan Kasus Lingkungan di RKUHAP 2025
Hukum

Kritik Terhadap Peran POLRI dalam Penyidikan Kasus Lingkungan di RKUHAP 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui untuk meresmikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dikenal dengan istilah KUHAP 2025) seb...

Peran Praperadilan dalam Menilai Kualitas dan Kuantitas Alat Bukti
Hukum

Peran Praperadilan dalam Menilai Kualitas dan Kuantitas Alat Bukti

Praperadilan hadir sebagai mekanisme penting untuk mengawasi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hingga hakim agar tidak sewenang-wena...

Pemkot Tangerang Pastikan Tidak Ada Kewajiban Bayar Rp17 Miliar
Hukum

Pemkot Tangerang Pastikan Tidak Ada Kewajiban Bayar Rp17 Miliar

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan bahwa informasi mengenai adanya kewajiban Pemkot membayar sebesar Rp17 miliar kepada salah seorang warga...

Penyitaan Aset Tanpa Memperhatikan Pihak Ketiga Dinilai Langgar Hak Asasi Manusia
Hukum

Penyitaan Aset Tanpa Memperhatikan Pihak Ketiga Dinilai Langgar Hak Asasi Manusia

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan...

Hakim Agung Ennid: Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH Kini Dapat Dilakukan
Hukum

Hakim Agung Ennid: Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH Kini Dapat Dilakukan

Jakarta – Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Podium) kembali mengangkat isu krusial yang kerap menjadi diskursus di dunia peradilan, ya...

Thrifting dan Tantangan Hukum Pakaian Bekas di Indonesia
Hukum

Thrifting dan Tantangan Hukum Pakaian Bekas di Indonesia

Thrifting adalah kegiatan membeli barang bekas yang masih layak pakai, seperti baju, celana atau sepatu, yang dipilih kembali untuk dapat digunakan de...