Hukum

Praduga Tak Bersalah dan Stigma Sosial dalam Penegakan Hukum
Hukum

Praduga Tak Bersalah dan Stigma Sosial dalam Penegakan Hukum

Fenomena di Ruang PublikBelakangan ini, masyarakat sering disuguhi pemberitaan mengenai tersangka kasus hukum yang tampil di depan publik dengan rompi...

Ennid Hasanuddin Usulkan Omnibus Law untuk Unifikasi Hukum Perdata Nasional
Hukum

Ennid Hasanuddin Usulkan Omnibus Law untuk Unifikasi Hukum Perdata Nasional

Jakarta — Dalam uji kelayakan di Komisi III DPR RI (11/9/2025), Calon Hakim Agung (CHA) Ennid Hasanuddin memaparkan makalah berjudul “Urgensi Unifikas...

DPR dan Pemerintah Bahas Kewenangan Bakamla dalam Sidang MK
Hukum

DPR dan Pemerintah Bahas Kewenangan Bakamla dalam Sidang MK

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Permohonan Nomor 180/PUU-XXIII/2025 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tah...

Pembaruan KUHAP: Menuju Sistem Peradilan yang Lebih Adil dan Transparan
Hukum

Pembaruan KUHAP: Menuju Sistem Peradilan yang Lebih Adil dan Transparan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sejak diberlakukan melalui Und...

Panduan Terapan Pasal Lama dan Baru dalam Perkara Transisi KUHP
Hukum

Panduan Terapan Pasal Lama dan Baru dalam Perkara Transisi KUHP

Ketika mata membuka cakrawala pagi 2 Januari 2026, ribuan perkara pidana di seluruh Indonesia memasuki "zona abu-abu" hukum. Perkara-perkara yang perb...

Kepastian Hukum PERMA 1/2020 di Era KUHP Nasional
Hukum

Kepastian Hukum PERMA 1/2020 di Era KUHP Nasional

PENDAHULUANPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korups...

Kompleksitas dan Harmoni dalam Pengakuan Bersalah Menurut KUHAP
Hukum

Kompleksitas dan Harmoni dalam Pengakuan Bersalah Menurut KUHAP

Pengakuan Bersalah merupakan mekanisme hukum yang baru dikenal sebagai hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Unda...

Pencabutan Pasal 114 UU Narkotika Menyebabkan Kekosongan Hukum
Hukum

Pencabutan Pasal 114 UU Narkotika Menyebabkan Kekosongan Hukum

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan efektif berlaku pada tanggal 2 Januar...

Dampak Pencabutan Pasal 114 UU Narkotika Terhadap Proses Hukum di KUHP Nasional
Hukum

Dampak Pencabutan Pasal 114 UU Narkotika Terhadap Proses Hukum di KUHP Nasional

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan efektif berlaku pada tanggal 2 Januar...

Tantangan Penerapan KUHP Baru di Awal Tahun 2026
Hukum

Tantangan Penerapan KUHP Baru di Awal Tahun 2026

8151 21Ada yang istimewa dengan pergantian tahun kali ini, hari pertama kerja di 2026 menjadi titik pemberlakukan aturan pidana dalam UU Nomor 1 Tahun...