Wakil Bupati Kolaka Utara Tutup Pelatihan Manajemen Risiko untuk Pemerintahan Akuntabel

Aspek News - BUMISULTRA

BOGOR - Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, Resmi menutup kegiatan Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat Dasar yang diselenggarakan di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/02/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, sejak 23 hingga 27 Februari 2026 tersebut, menjadi bagian dari langkah konkret Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Pelatihan ini tidak sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan investasi strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam memahami serta menerapkan manajemen risiko secara sistematis dan terukur.

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ciawi, Muhmuddin, SE, yang juga berperan sebagai subkontraktor pengelolaan peserta dan fasilitator pendidikan dan pelatihan. Kehadiran BPKP dinilai sangat strategis dalam memastikan kualitas materi, metode pembelajaran, serta standar evaluasi yang diterapkan selama pelatihan berlangsung.

Dalam sambutannya, H. Jumarding menegaskan bahwa manajemen risiko bukan lagi sekadar konsep administratif, melainkan kebutuhan mendasar dalam tata kelola pemerintahan modern. Ia menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap perencanaan, mengukur dampaknya, serta menyiapkan langkah mitigasi yang tepat guna mencegah terjadinya penyimpangan maupun kegagalan program.

Selain menutup kegiatan secara resmi, Wakil Bupati juga memberikan penghargaan (reward) kepada tiga peserta terbaik berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test. Penghargaan tersebut berupa uang tunai yang diberikan secara pribadi oleh H. Jumarding sebagai bentuk apresiasi atas kesungguhan, kedisiplinan, dan capaian akademik para peserta selama mengikuti pelatihan.

Langkah ini sekaligus menjadi motivasi moral agar seluruh peserta terus meningkatkan kapasitas diri dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di unit kerja masing-masing.

“Reward yang kami berikan ini merupakan bentuk apresiasi, baik secara pribadi maupun mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ilmu yang diperoleh di sini harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas, sehingga berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPKP, khususnya Pusdiklatwas BPKP, atas dukungan nyata dalam penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dukungan tersebut dipandang sebagai bentuk sinergi antarlembaga yang sangat penting dalam mendorong optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di daerah.

H. Jumarding juga menekankan bahwa manajemen risiko merupakan salah satu unsur kunci dalam SPIP yang menentukan efektivitas unsur-unsur lainnya, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, hingga pemantauan pengendalian intern. Tanpa manajemen risiko yang baik, seluruh sistem pengendalian akan berjalan lemah dan rentan terhadap penyimpangan.

Dengan berakhirnya pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap para peserta tidak hanya membawa pulang sertifikat, tetapi juga komitmen kuat untuk menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Implementasi manajemen risiko secara konsisten dan terstruktur diharapkan mampu memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat.(*)