Transformasi Bisnis Kehutanan Kalbar Menuju Ekonomi Hijau

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) melakukan transformasi sektor kehutanan dari ketergantungan pada komoditas kayu menuju pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan ekonomi hijau sebagai strategi menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat pendapatan daerah.

"Selama ini bisnis kehutanan identik dengan kayu. Ke depan perlu transformasi. Kami mendorong hasil hutan bukan kayu agar usaha tetap berjalan, tetapi hutan tetap terjaga," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso saat melakukan pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Sabtu.

Dia mengatakan, kondisi bisnis kehutanan nasional, termasuk di Kalbar, saat ini menghadapi tantangan berat akibat menurunnya produktivitas hutan alam serta meningkatnya tuntutan keberlanjutan lingkungan.

Menurut dia, sejumlah komoditas non-kayu berpotensi dikembangkan secara ekonomi, seperti jengkol, durian, sukun, hingga tanaman kratom, yang memiliki pasar tersendiri dan dapat dikelola melalui kolaborasi multipihak, mulai dari pelaku usaha, masyarakat sekitar hutan, hingga pemerintah daerah.

Ia menilai, diversifikasi usaha penting agar tekanan eksploitasi terhadap hutan alam berkurang, sementara hutan tanaman industri tetap berjalan karena sudah memiliki rantai pasar dan industri yang mapan.

"Selain transformasi usaha, APHI juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk kejelasan pelaksanaan aturan pembukaan lahan terbatas oleh masyarakat agar tidak memicu kebakaran meluas," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyambut baik inisiatif perubahan arah bisnis kehutanan tersebut. Ia menegaskan, pembangunan sektor kehutanan di Kalbar harus menyeimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan.

"Kami ingin pengusaha hutan tidak hanya berorientasi produksi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan serta kontribusi nyata bagi daerah, baik melalui pajak, retribusi, maupun pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Norsan menambahkan, potensi kehutanan Kalbar masih sangat besar jika dikelola secara berkelanjutan. Ia mendorong 66 anggota APHI di daerah itu dapat bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta penguatan ekonomi lokal di sekitar kawasan hutan.

Menurutnya, isu pemanasan global dan sorotan internasional terhadap praktik perusakan hutan tropis menuntut perubahan paradigma pengelolaan hutan.

"Model bisnis berbasis hasil hutan bukan kayu dan ekonomi hijau menjadi solusi agar hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera, dan pendapatan asli daerah meningkat," katanya.

Pemprov Kalbar berharap kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dapat menjadikan sektor kehutanan tidak hanya sebagai sumber eksploitasi, tetapi juga sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di provinsi tersebut.