Sesi Luar Biasa Pertama Majelis Nasional ke-16: Upaya Mengatasi Biaya Kepatuhan Bisnis
Sumber Foto: Vietnam.vn
Ekonomi

Sesi Luar Biasa Pertama Majelis Nasional ke-16: Upaya Mengatasi Biaya Kepatuhan Bisnis

Aspek News - Majelis Nasional Vietnam menggelar sesi luar biasa pertama dengan fokus pada rancangan Undang-Undang yang mengubah beberapa pasal Undang-Undang Kepabeanan. Rancangan ini bertujuan mencegah pemalsuan dokumen dan menjaga bukti terkait penyelundupan, serta menekankan perlunya pengetatan peraturan mengenai deklarasi bea cukai tambahan.

Awal Kejadian

Dalam sesi tersebut, Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man menekankan pentingnya membedakan antara kesalahan yang tidak disengaja oleh pelaku usaha dan pelanggaran yang disengaja. Ia mengusulkan penetapan batas waktu bagi otoritas bea cukai dalam meminta deklarasi tambahan untuk mencegah dampak negatif terhadap arus kas dan kegiatan bisnis.

Perkembangan

Rancangan Undang-Undang ini mencakup dua pasal yang memfokuskan pada perubahan ketentuan terkait prosedur kepabeanan, manajemen risiko, dan pengawasan barang yang diekspor dan diimpor melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Ngo Van Tuan menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang ini adalah menciptakan landasan hukum untuk reformasi proses pengelolaan bea cukai dan meningkatkan konektivitas data antar lembaga.

Dalam evaluasi amandemen, Tran Thanh Man menekankan bahwa pengelolaan barang e-commerce lintas batas memerlukan pendekatan hukum yang lebih baik, mengingat pertumbuhan pesanan kecil yang mengganggu metode tradisional. Ia juga mengusulkan interkoneksi data identifikasi untuk mendukung pengelolaan e-commerce.

Kondisi Terakhir

Strategi transformasi digital dan legalisasi dokumen elektronik dalam bea cukai juga menjadi fokus, dengan penekanan pada pentingnya berbagi data antarlembaga untuk meningkatkan efisiensi. Saran untuk mereformasi kebijakan dan prosedur yang tumpang tindih bertujuan untuk mengurangi biaya kepatuhan bagi bisnis. Ketua Komite Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Nasional, Nguyen Thanh Hai, juga menekankan perlunya prinsip-prinsip manajemen modern dalam rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas.