Refleksi Satu Tahun Pemerintahan SIAP: Antara Kemajuan dan Tantangan Pengawasan

Berita Baru, Opini – Memasuki tahun 2026, potret Kabupaten Pohuwato tidak hanya ditentukan oleh eksekusi di tangan Bupati Saipul A. Mbuinga dan Wakil Bupati Iwan S. Adam (SIAP), tetapi juga oleh ketajaman “pagar” pengawasan di Gedung DPRD Pohuwato.

Satu tahun kepemimpinan SIAP menjadi saksi bagaimana checks and balances antara eksekutif dan legislatif bekerja dalam merespons dinamika fiskal yang kian mengetat.

Secara kuantitatif, rapor SIAP di tahun pertama (2025) menunjukkan tren yang menggembirakan. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 17,11% (2024) menjadi 15,24% (2025), sebuah lompatan signifikan di tengah upaya pemulihan ekonomi.

Begitu pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang melandai ke angka 2,83%.

Namun, data ini tidak dibiarkan lewat begitu saja tanpa catatan kritis dari parlemen.

Fraksi-fraksi di DPRD, seperti Fraksi PKB, secara lantang mengingatkan bahwa tingginya nilai investasi di Pohuwato—yang mencapai lebih dari Rp2,2 triliun—seharusnya memiliki korelasi yang lebih kuat terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Legislatif mendesak agar perusahaan swasta menghapus syarat pengalaman kerja yang kaku, sebuah langkah nyata DPRD dalam menyuarakan kegelisahan para pencari kerja muda di “Bumi Panua”.

Selama periode 2025-2026, DPRD Pohuwato di bawah kepemimpinan Beni Nento menunjukkan peran yang ganda. Di satu sisi, mereka menjadi akselerator dengan menyetujui revisi RTRW 2025-2044 dan KUA-PPAS 2026 demi memberi kepastian hukum bagi investasi.

Di sisi lain, DPRD bertindak sebagai rem yang tegas saat menyangkut efisiensi. Penetapan APBD 2026 yang mengalami penyusutan dana transfer pusat menjadi momentum bagi parlemen untuk menerapkan kebijakan “ikat pinggang”.

Keputusan ekstrem seperti penghapusan dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan (kecuali BNN) adalah bukti nyata bahwa DPRD tidak ragu mengambil langkah tidak populer demi menjaga kesehatan fiskal daerah.

Memasuki awal 2026, fungsi pengawasan legislatif terlihat semakin “pedas”. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar baru-baru ini menjadi panggung bagi para wakil rakyat untuk menguliti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Teguran keras dari pimpinan dan anggota DPRD seperti Nasir Giasi terkait lambannya penanganan masalah petani di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia menunjukkan bahwa DPRD tetap menjadi muara aspirasi yang responsif.

Legislatif mengingatkan dengan tegas: Alat berat dan fasilitas negara adalah milik rakyat, bukan untuk kepentingan proyek semata. Peringatan ini menjadi sinyal bagi Pemerintahan SIAP bahwa stabilitas politik di tahun pertama tidak berarti mereka bisa bekerja tanpa pengawasan yang ketat.

Satu tahun Pemerintahan SIAP dan kerja legislatif periode 2025-2026 adalah cerminan dari sebuah proses demokrasi yang sehat. Meski dihantam badai efisiensi anggaran, sinergi kedua lembaga ini berhasil menjaga stabilitas daerah.

Ke depan, tantangan masyarakat tidak semakin mudah.

Rakyat tidak hanya butuh statistik kemiskinan yang menurun, tapi juga kehadiran negara saat gagal panen terjadi atau saat hak-hak penambang rakyat terpinggirkan.