Perusda Bintuni Maju Mandiri Luput dari Perhatian DPRD Teluk Bintuni

BINTUNI, jurnalpapua – Kondisi Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri (BMM) yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan. Namun, dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2023 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada Jumat (29/9/2023) malam, tidak ada fraksi di DPRD Teluk Bintuni yang mempertanyakan keberadaan Perusda BMM.

Tokoh intelektual masyarakat Sumuri, Benyamin Yokodus Inanosa, menilai bahwa para anggota dewan tampaknya lebih fokus pada penambahan anggaran, sehingga mengabaikan pengawasan terhadap masalah yang nyata di depan mata. "Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran para anggota dewan yang terhormat itu saat membahas APBD Perubahan. Apakah karena terlalu fokus pada penambahan anggaran, sehingga lupa pengawasan atas persoalan di depan mata yang sudah jelas-jelas menghabiskan banyak anggaran daerah tanpa ada hasil," ungkap Benny, sapaan akrabnya, saat diwawancarai pada Minggu (1/10/2023).

Menurut Benny, Pemda Teluk Bintuni telah memberikan penyertaan modal hingga puluhan miliar untuk mendukung operasional Perusda BMM agar dapat berkontribusi terhadap PAD. Namun, sejumlah usaha yang dirintis oleh Perusda, seperti pengadaan BBM melalui kapal SPOB seharga Rp 7,7 miliar dan pembangunan hotel mewah di kawasan GSG, tidak menunjukkan perkembangan yang jelas.

"Kapal SPOB yang dibeli sekarang tidak diketahui keberadaannya. Begitu juga dengan hotel yang telah menghabiskan banyak biaya, hanya tersisa kerangka bangunan tanpa ada kelanjutan. Ini seharusnya menjadi perhatian DPRD agar penyertaan modal ini dipertanggungjawabkan," tegas Benny.

Kurangnya perhatian dari wakil rakyat terhadap Perusda BMM juga terlihat dari tanggapan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Dalam tanggapannya, Bupati lebih banyak membahas isu-isu seperti kecukupan tenaga pengajar di sekolah dasar dan menengah, bantuan pendidikan untuk mahasiswa, ketersediaan obat di puskesmas, serta permasalahan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Bupati juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan kelistrikan di distrik dan kampung. Dalam menanggapi pandangan umum Fraksi Pembangunan Demokrasi Nasional, Bupati menjelaskan mengenai penyerapan anggaran dan program padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Terakhir, Bupati menanggapi pandangan umum Fraksi Nasional Demokrat Bersatu mengenai pelayanan publik dan ketersediaan transportasi bagi anak-anak sekolah dari base camp Hendrison, yang direncanakan akan ditangani pada tahun 2024.