Peresmian Gedung BPKP Kaltara Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah

Ketua DPRD Provinsi Kaltara Achmad Djufrie menghadiri peresmian kantor BPKP Kaltara. Foto: Humas

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, SE., MM, menghadiri acara peresmian Gedung Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara di Kawasan Kota Mandiri (KBM) Tanjung Selor, beberapa waktu lalu.

Kehadiran pimpinan legislatif ini, menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap penguatan fungsi pengawasan keuangan di Bumi Benuanta.

Baca Juga

Prioritaskan Infrastruktur Pertanian, Ruman Tumbo Usulkan Rp1 Miliar untuk Jalan Tani di Seimenggaris

Reuni Emosional di Panti Aisyiyah Ruhama, Rismanto Salurkan Bantuan untuk 45 Anak Asuh

DPRD Kaltara Desak Penanganan Banjir Lumbis Berubah dari Darurat ke Strategis

Pelebaran Jalan Selumit Pantai, DPRD: Skema Pinjam Pakai Lahan BRI Jadi Solusi

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Kaltara Dr. Zainal A. Paliwang, Wakil Kepala BPKP RI Agustina Arumsari, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah se-Kaltara.

Peresmian gedung baru ini ditandai dengan penandatanganan prasasti Gubernur Kaltara bersama Wakil Kepala BPKP RI.

Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Achmad Djufrie menyampaikan keberadaan kantor perwakilan yang representatif di ibu kota provinsi merupakan langkah strategis dalam memperpendek jarak koordinasi.

”Kami di DPRD berharap dengan fasilitas yang lebih memadai ini, BPKP dapat semakin optimal dalam memberikan pengawalan akuntabilitas keuangan negara di Kaltara. Ini adalah mitra strategis kami dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola dengan transparan,” ujar Achmad Djufrie, Jumat (6/2/26).

Diresmikannya Gedung BPKP Kaltara ini, bisa meningkatkan fungsi pengawasan internal pemerintah agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas di seluruh tingkatan pemerintah daerah di Kaltara.

Lokasi BPKP di Kawasan Kota Mandiri (KBM) diharapkan mempercepat integrasi pelayanan publik antarinstansi vertikal.

Tidak hanya itu, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan lembaga pengawas seperti BPKP semakin solid demi memastikan pembangunan di Kaltara berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*/mt)

Tags: Achmad Djufrie Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP DPRD Dprd provinsi kaltara Headline

Berita Lainnya

Parlemen

Prioritaskan Infrastruktur Pertanian, Ruman Tumbo Usulkan Rp1 Miliar untuk Jalan Tani di Seimenggaris

27 Februari 2026 18:23

Parlemen

Reuni Emosional di Panti Aisyiyah Ruhama, Rismanto Salurkan Bantuan untuk 45 Anak Asuh

27 Februari 2026 18:19

Parlemen

DPRD Kaltara Desak Penanganan Banjir Lumbis Berubah dari Darurat ke Strategis

27 Februari 2026 18:12

Parlemen