Perdebatan Hasan Nasbi dan BEM UI: Framing Kekuasaan vs Logika Publik

Aspek News - Perdebatan antara Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media, Hasan Nasbi, dengan Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra, dalam sebuah talkshow televisi mengungkapkan dua perspektif berbeda mengenai isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di lingkungan kekuasaan.

Awal Kejadian

Hasan Nasbi menyatakan bahwa penangkapan orang terdekat Kepala BGN sebagai bukti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Fatimah yang mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap orang-orang dekat kekuasaan.

Perkembangan

Rumail Abbas, pengamat politik, menjelaskan bahwa pernyataan Hasan merupakan bagian dari komunikasi politik yang umum dilakukan oleh juru bicara pemerintah. Ia menilai bahwa pernyataan Fatimah juga tidak dapat dijadikan satu-satunya sudut pandang dalam menilai kasus tersebut. Rumail menegaskan bahwa korupsi tidak hanya terkait dengan kedekatan seseorang dengan pemimpin, melainkan juga dengan akses dan kekuasaan yang dimiliki setelah berada dalam posisi strategis. Ia mencontohkan Immanuel Ebenezer yang berubah setelah mendapatkan akses kekuasaan, menunjukkan bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak selalu berkorelasi dengan integritas.

Kondisi Terakhir

Rumail menekankan bahwa fokus perdebatan seharusnya beralih dari kedekatan dengan presiden ke respons negara setelah dugaan korupsi terungkap. Ia menilai langkah aparat penegak hukum yang memproses kasus tanpa intervensi politik menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang independen harus diapresiasi sebagai kontribusi dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, penindakan terhadap koruptor adalah hal yang wajar, sedangkan kriminalisasi terhadap pihak yang tidak bersalah tidak dapat dibenarkan.