HMI Cirebon Desak Perbaikan Infrastruktur dan Transparansi Anggaran

Aspek News - - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon menjelang buka puasa pada Rabu (25/2/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dinilai belum menunjukkan hasil maksimal selama satu tahun terakhir.

Dalam orasinya, massa aksi menyoroti sejumlah persoalan mendasar, terutama kerusakan infrastruktur jalan yang dianggap belum mendapat penanganan serius.

Mereka mendesak pemerintah daerah segera melakukan rekonstruksi dan revitalisasi total pada sejumlah ruas strategis, di antaranya Karangsembung–Karangwareng–Lemahabang–Susukan, Gebang–Losari, Pabuaran–Ciledug, serta Waled–Pabuaran.

Ketua PTKP HMI Cabang Cirebon, Muhamad Albab, menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan perbaikan.

Ia meminta agar progres pengerjaan dipublikasikan secara terbuka melalui laman resmi maupun media sosial pemerintah daerah sehingga dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

"Progres program harusnya dipublikasikan agar masyarakat bisa ikut mengawasi," katanya.

Selain isu infrastruktur, HMI juga mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan percepatan digitalisasi layanan publik.

Langkah tersebut dinilai krusial guna mempercepat pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan secara transparan dan akuntabel.

Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian itu turut menyoroti pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.

Mahasiswa mendesak peningkatan fasilitas serta sistem penanganan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Di sektor ketenagakerjaan, HMI menuntut perluasan program pelatihan kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

Mereka juga meminta data capaian program dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Bidang pendidikan dan kesehatan tak luput dari perhatian.

Massa aksi mendesak pemerintah segera merenovasi ruang kelas yang rusak dan memastikan seluruh warga kurang mampu terdaftar sebagai peserta PBI dalam program BPJS Kesehatan.

Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah juga menjadi tuntutan, dengan permintaan agar laporan keuangan dipublikasikan secara berkala dan mudah diakses publik.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI turut mengecam tindakan represif aparat dalam penanganan aksi demonstrasi di sejumlah daerah dan meminta agar hal serupa tidak terjadi di Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Cirebon, Akramul Farhan, menyimpulkan bahwa kinerja Bupati Cirebon, Imron, selama satu tahun terakhir masih perlu banyak perbaikan.

Ia menilai persoalan jalan rusak, pelayanan publik yang belum optimal, pengelolaan sampah dan banjir, hingga tingginya angka pengangguran merupakan pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan.