Gubernur Ansar Pastikan Program Nasional di Kepri Berjalan Baik

Aspek News - Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa pelaksanaan program nasional di Kepulauan Riau berjalan baik, saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Kota Batam.

Awal Kejadian

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan, serta jajaran kementerian dan instansi terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perkembangan

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung Asta Cita Presiden dan misi pembangunan daerah. Dia memaparkan capaian program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai 87,47 persen penerima manfaat, pembentukan 407 Koperasi Desa/Kelurahan, dan Program Sekolah Rakyat dengan 201 peserta didik. Selain itu, ada 124 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan, dengan empat di antaranya telah ditetapkan.

Di bidang reforma agraria, Kepri menjadi tuan rumah Rakornas GTRA Summit 2023 yang menghasilkan 10.688 sertifikat tanah. Target redistribusi tanah pada 2026 mencapai 13.325,85 hektare dengan 3.680 bidang tanah. Pemerintah Provinsi Kepri, bersama pemerintah kabupaten/kota dan ATR/BPN, berfokus pada penataan ruang dan pertanahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi.

Kondisi Terakhir

Gubernur Ansar juga memaparkan indikator makro pembangunan Kepri yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026 mencapai 7,04 persen, dengan PDRB per kapita sebesar USD10.174. Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp64,67 triliun, dan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,02 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tercatat 80,53 poin, dan angka kemiskinan menurun menjadi 4,26 persen. Ketua Komisi II DPR RI menilai program-program tersebut berjalan baik, namun berharap ada penyempurnaan untuk optimalisasi pelaksanaan program di daerah.