Ferry Koto: Kegaduhan di UGM Dipicu Jarak Pandang Mahasiswa dan Pejabat
Sumber Foto: Koma.id
Ragam Pandang

Ferry Koto: Kegaduhan di UGM Dipicu Jarak Pandang Mahasiswa dan Pejabat

Aspek News - Ferry Koto, seorang influencer dan pegiat media sosial, menanggapi kegaduhan yang terjadi pada acara diskusi Total Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang melibatkan sejumlah mahasiswa dan pejabat pemerintah. Ia menilai pembubaran acara tersebut mencerminkan perbedaan cara pandang antara mahasiswa dan pejabat yang hadir.

Awal Kejadian

Acara diskusi yang berlangsung pada 15 Juni 2026, di UGM, dibubarkan oleh mahasiswa. Ferry Koto melalui akun media sosialnya menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketidakselarasan pandangan antara mahasiswa dan pejabat pemerintah mengenai kebijakan yang sedang berlangsung.

Perkembangan

Dalam unggahannya, Ferry Koto menyoroti keyakinan para pejabat bahwa kebijakan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia juga mengungkapkan pandangan mahasiswa yang merasa sebaliknya, merasakan adanya penyimpangan dan kerugian akibat kebijakan tersebut. Ia mengkritik beberapa program strategis pemerintah, termasuk pengadaan motor di Badan Gizi Nasional (BGN) dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya telah menimbulkan banyak kritik publik.

Ferry juga mengomentari program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menunjukkan adanya berbagai masalah dalam pengadaan sarana dan tata kelola organisasi. Ia menilai perbedaan posisi antara mahasiswa yang mewakili suara masyarakat dan pejabat yang cenderung membela kebijakan pemerintah sebagai akar ketegangan dalam forum tersebut.

Kondisi Terakhir

Ferry Koto menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa. Ia mendorong para pejabat yang memiliki akses kepada Presiden untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat secara terbuka, agar evaluasi terhadap kebijakan dapat dilakukan. Menurutnya, pengakuan terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan akan memudahkan terwujudnya dialog untuk perbaikan kebijakan.