Evaluasi Pendidikan Anak Wajo dalam Satu Tahun Pemerintahan Ar-Rahman

Satu tahun pemerintahan Ar-Rahman adalah momentum untuk menilai arah pembangunan Kabupaten Wajo. Di tengah pembangunan fisik yang terus berjalan, ada satu pertanyaan yang tidak boleh luput: bagaimana masa depan anak-anak Wajo? Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya pada jalan yang mulus atau gedung yang berdiri megah, melainkan pada kualitas generasi yang akan mengisi daerah ini 10 hingga 20 tahun ke depan.

Data resmi sistem Anak Tidak Sekolah (ATS) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan bahwa Kabupaten Wajo memiliki lebih dari sepuluh ribu anak yang tidak bersekolah. Data tersebut dapat diakses secara terbuka melalui laman https://ats.data.kemendikdasmen.go.id dan diperbarui secara berkala. Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ribuan cerita tentang anak yang berhenti sekolah karena biaya, bekerja membantu orang tua, menikah muda, atau kehilangan semangat belajar.

Di tingkat nasional, pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan terus mendorong penurunan angka putus sekolah. Namun tantangan terbesar selalu ada di daerah. Pemerintah kabupaten menjadi ujung tombak karena mereka yang paling dekat dengan kondisi masyarakat. Karena itu, satu tahun pemerintahan daerah seharusnya cukup untuk mulai menunjukkan arah yang jelas dalam menyelesaikan persoalan pendidikan.

Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas. Ia adalah fondasi pembangunan manusia. Tanpa pendidikan yang cukup, sulit membayangkan Wajo mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat. Dunia kerja saat ini menuntut keterampilan, kemampuan membaca peluang, dan daya saing. Semua itu berakar dari pendidikan yang tuntas.

Jika ribuan anak berhenti di jenjang sekolah dasar atau menengah pertama, maka dalam 15 tahun ke depan Wajo akan menghadapi tantangan baru: rendahnya kualitas tenaga kerja, terbatasnya peluang usaha modern, dan semakin lebarnya kesenjangan ekonomi. Karena itu, masalah pendidikan hari ini adalah masalah kesejahteraan esok hari.

Pemerintah daerah sebenarnya memiliki ruang yang cukup untuk bertindak. APBD Kabupaten Wajo tahun 2025 tercatat sekitar Rp 1,66 triliun, sementara tahun 2026 sekitar Rp 1,36 triliun. Sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, minimal 20 persen anggaran dialokasikan untuk pendidikan. Artinya, ratusan miliar rupiah tersedia untuk memastikan anak-anak tetap sekolah.

Namun pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa besar anggaran, melainkan bagaimana dampaknya. Apakah angka anak tidak sekolah turun signifikan? Apakah setiap desa sudah memetakan anak yang putus sekolah? Apakah ada program yang benar-benar menjangkau keluarga miskin dan wilayah terpencil?

Satu tahun pemerintahan adalah waktu yang cukup untuk memulai perubahan arah. Jika pendidikan dijadikan prioritas utama dengan target yang terukur, maka publik akan melihat keseriusan itu dari data yang membaik setiap tahun.

Mohon tunggu...

Lihat Vox Pop Selengkapnya