Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Janji dan Realitas

Hampir Dua Tahun Berkuasa, Sampai Sejauh Mana Kiprah Pemerintahan Prabowo--Gibran?

Ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik pada Oktober 2024, publik Indonesia menghadapi campuran rasa penasaran dan harapan. Pemerintahan baru ini datang dengan janji stabilitas, keberlanjutan pembangunan, serta percepatan kesejahteraan rakyat melalui program unggulan seperti makan bergizi gratis, industrialisasi, dan penguatan pertahanan negara. Kini, mendekati dua tahun kepemimpinan, pertanyaannya sederhana: sejauh mana janji itu berubah menjadi realitas?

Stabilitas Ekonomi: Relatif Terjaga, Tantangan Belum Usai

Salah satu indikator pertama yang dinilai publik adalah ekonomi. Hingga pertengahan masa pemerintahan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 4,9--5,2 persen per tahun, relatif stabil dibanding banyak negara berkembang lain yang terdampak perlambatan global. Inflasi juga terkendali di rentang 2--3 persen, sesuai target Bank Indonesia.

Stabilitas ini tidak datang tiba-tiba. Pemerintah memilih pendekatan hati-hati: menjaga konsumsi domestik, memperkuat hilirisasi mineral, dan mempertahankan bantuan sosial. Program perlindungan sosial seperti bantuan pangan dan subsidi energi masih dipertahankan untuk menahan tekanan harga.

Namun ada catatan penting. Pertumbuhan tersebut masih banyak ditopang konsumsi, bukan lonjakan produktivitas. Industri manufaktur memang meningkat, terutama pada sektor nikel dan baterai kendaraan listrik, tetapi penciptaan lapangan kerja formal belum melonjak signifikan. Data ketenagakerjaan menunjukkan tingkat pengangguran terbuka berada sekitar 5 persen, turun tipis dari periode sebelumnya, namun belum menunjukkan lompatan besar.

Artinya: ekonomi stabil, tetapi transformasi struktural belum sepenuhnya terasa di level rumah tangga.

Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi identitas utama pemerintahan Prabowo--Gibran. Targetnya ambisius: puluhan juta pelajar menerima makanan setiap hari sekolah untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.

Dari sisi kebijakan, program ini cepat berjalan. Anggaran ratusan triliun rupiah dialokasikan bertahap melalui APBN. Pemerintah menggandeng UMKM katering lokal dan petani daerah agar program tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga penggerak ekonomi desa.

Mohon tunggu...