YLBHI Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat di Tengah Konflik Sumbawa

Berita Nasional

Tayang: Sabtu, 7 Februari 2026 15:41 WIB | Diperbarui: Sabtu, 7 Februari 2026 15:48 WIB

Editor: Feryanto Hadi

lihat foto

Kompas.com

Ilustrasi tambang (TOTO SIHONO). Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyerahkan laporan akhir kajian keberadaan masyarakat adat kepada Komnas HAM dengan pendampingan tim peneliti BRIN pada pertengahan Januari 2026

Ringkasan Berita:

Konflik masyarakat adat Cek Bocek Selesek Suri Reen dan PT AMNT di Sumbawa terus berlanjut, dengan laporan kajian adat diserahkan ke Komnas HAM.

YLBHI dan PBHI mendesak pemerintah meninjau bahkan mencabut konsesi AMNT demi hukum dan HAM.

PBHI menilai proses pemberian izin tambang bermasalah dan menduga pelanggaran prosedur.

AMAN meminta transparansi laporan kajian, sementara Komnas HAM mempertimbangkan penindakan lanjutan.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Perselisihan antara masyarakat adat Cek Bocek Selesek Suri Reen (CBSR) dan PT AMNT di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menjadi perhatian yang besar di kalangan masyarakat

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyerahkan laporan akhir kajian keberadaan masyarakat adat kepada Komnas HAM dengan pendampingan tim peneliti BRIN pada pertengahan Januari 2026.

Penyerahan laporan ini merupakan tindak lanjut dari proses mediasi yang difasilitasi Komnas HAM sejak Juli 2023.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua YLBHI Muhammad Isnur menilai pemerintah pusat seharusnya memberi perhatian serius terhadap rekomendasi lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM dan Ombudsman.

Menurutnya, persoalan ini perlu dilihat dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, termasuk dengan mengevaluasi keberlanjutan izin konsesi tambang AMNT.

“Negara punya kewajiban hukum dan HAM. Karena itu, izin konsesi AMNT seharusnya dikaji bahkan dicabut karena telah merampas hak masyarakat adat,” ujar Isnur kepada wartawan, Jumat (6/2).

Ia menambahkan, pencabutan konsesi memiliki dasar kuat lantaran aktivitas perusahaan dinilai telah berlangsung lama dan merugikan hak masyarakat adat.

Baca juga: Mahasiswa Papua Demo Tolak Tambang di Raja Ampat, Desak RUU Masyarakat Adat

Selain itu, Isnur juga mendesak pemerintah bersama DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat agar perlindungan terhadap tanah ulayat dan hak adat memiliki payung hukum yang jelas.

Pandangan serupa disampaikan Direktur PBHI Julius Ibrani.

Ia menilai istilah “konflik” antara masyarakat adat dan pemegang izin tambang kurang tepat, sebab posisi kedua pihak tidak setara.

Menurutnya, masyarakat adat telah mendiami wilayah tersebut jauh sebelum adanya pemberian konsesi tambang.

Julius menilai terdapat kelemahan serius dalam proses identifikasi lapangan dan kajian teknis sebelum izin diberikan. PBHI bahkan menduga adanya ketidaksesuaian atau pemalsuan dokumen persyaratan dalam proses penerbitan konsesi tersebut.

“Jika terdapat masyarakat adat di suatu wilayah, maka kepentingan mereka seharusnya diprioritaskan sesuai ketentuan undang-undang. Prosedur hukum tidak boleh dilanggar,” tegasnya.

Sumber: WartaKota

Halaman 1/2

1 2