Trump Pimpin Pertemuan Dewan Perdamaian untuk Rekonstruksi Gaza dan Stabilitas Internasional

Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini, Kamis (19/2/2026), menjadi tuan rumah pertemuan perdana “ Dewan Perdamaian ” di Washington, D.C., sebuah inisiatif yang berfokus pada rekonstruksi Jalur Gaza pasca-konflik dan pembentukan kekuatan stabilisasi internasional. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari lebih dari 40 negara, dengan puluhan lainnya hadir sebagai pengamat, menandai upaya signifikan Trump untuk membentuk kembali lanskap diplomasi global.

Pertemuan yang berlangsung di Donald J. Trump U.S. Institute of Peace ini dijadwalkan membahas komitmen pendanaan dan personel untuk Gaza, wilayah yang hancur akibat perang. Gedung Putih mengumumkan bahwa negara-negara anggota telah menjanjikan lebih dari 5 miliar dolar AS untuk bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi di Gaza. Amerika Serikat sendiri akan berkontribusi sebesar 10 miliar dolar AS.

Baca Juga:

Mayoritas Negara Muslim Rayakan Idul Fitri 20 Maret 2026, Indonesia Tunggu Hasil Sidang Isbat

Kisah Haru di Kedai Malaysia: Pria Paruh Baya Ditemani Voice Note Istri yang Telah Tiada

Emas Antam, Galeri24, dan UBS Kompak Naik pada 19 Maret 2026, Cermati Pergerakan Harga

Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id

Fokus Utama: Gaza dan Pasukan Stabilisasi

Fokus utama Dewan Perdamaian adalah pembangunan kembali Gaza serta pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Pasukan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan memastikan pelucutan senjata kelompok militan Hamas, sebuah tuntutan kunci dari Israel dan landasan kesepakatan gencatan senjata yang masih rapuh. Mayor Jenderal Jasper Jeffers ditunjuk sebagai pemimpin ISF.

Beberapa negara telah menyatakan komitmen untuk menyumbangkan pasukan, termasuk Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Mesir dan Yordania juga telah setuju untuk melatih pasukan polisi dan keamanan. Namun, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sejauh ini menawarkan komitmen tegas untuk pasukan yang diusulkan Trump.

Meskipun demikian, perkiraan kebutuhan rekonstruksi Gaza mencapai 70 miliar dolar AS, menunjukkan bahwa janji 5 miliar dolar AS dari negara-negara anggota masih jauh dari cukup.

Partisipasi Global dan Kontroversi

Lebih dari 27 negara telah bergabung sebagai anggota pendiri Dewan Perdamaian, termasuk kekuatan regional Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, dan Uni Emirat Arab, serta negara-negara berkembang besar seperti Indonesia dan Pakistan. Negara-negara lain yang menjadi anggota pendiri antara lain Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Hungaria, Israel, Kuwait, Mongolia, Paraguay, Uzbekistan, dan Vietnam.

Di sisi lain, beberapa sekutu tradisional AS di Eropa, termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis, menolak undangan untuk bergabung sebagai anggota penuh, memilih untuk hadir sebagai pengamat atau tidak berpartisipasi sama sekali. Vatikan juga menolak partisipasi, dengan Kardinal Pietro Parolin, pejabat diplomatik tertinggi Vatikan, menyatakan bahwa upaya penanganan situasi krisis harus dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebut keputusan Vatikan itu “sangat disayangkan”. Leavitt menegaskan bahwa Dewan Perdamaian adalah “organisasi yang sah dengan puluhan negara anggota dari seluruh dunia.”

Ambisi Trump dan Kritik

Meskipun fokus awal Dewan Perdamaian adalah Gaza, Presiden Trump telah memperluas mandatnya untuk menangani konflik global lainnya, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran bahwa badan ini dapat menjadi saingan atau bahkan menggantikan PBB. Trump sendiri menyatakan bahwa Dewan Perdamaian “akan hampir mengawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan memastikan itu berjalan dengan baik.”

Analis politik internasional, Dr. Budi Santoso dari Universitas Indonesia, berpendapat bahwa pertemuan ini, terlepas dari siapa yang memimpin, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan dialog perdamaian di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. “Kehadiran lebih dari 20 negara adalah indikator kuat bahwa ada keinginan untuk mencari jalan keluar,” jelas Dr. Santoso.

Namun, kritik juga muncul mengenai efektivitas pertemuan tanpa kerangka kerja diplomatik yang jelas. Beberapa pihak mempertanyakan legitimasi dan potensi Dewan Perdamaian untuk benar-benar menyelesaikan konflik tanpa dukungan luas dari lembaga-lembaga internasional yang sudah mapan.

Dewan Perdamaian dibentuk secara resmi pada Januari 2026, ketika piagamnya diratifikasi di Davos, Swiss. Pembentukannya didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana perdamaian Trump untuk Gaza, dengan mandat hingga akhir tahun 2027.

Presiden Trump dijadwalkan memimpin bagian pertama pertemuan sebelum bertolak ke Georgia.

Dewan Perdamaian Diplomasi Internasional Donald Trump Gaza Gedung Putih