Tingkat Pengangguran Berau Jadi Prioritas RKPD 2027
BERAU
BERAU – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Berau tercatat sebesar 5,15 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan menempatkan Berau di urutan kelima tertinggi setelah Penajam Paser Utara (PPU), Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Kartanegara (Kukar), dan Paser.
Kondisi ini menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Pemerintah menilai persoalan pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Endah Ernany, mengatakan angka pengangguran yang masih berada di atas rata-rata provinsi menjadi tantangan tersendiri bagi daerah.
“Tingkat pengangguran terbuka Berau masih berada di atas provinsi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama dan perlu penanganan lintas OPD,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pengangguran tidak bisa ditangani secara parsial atau hanya melalui satu sektor. Diperlukan sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari dinas yang menangani ketenagakerjaan, pendidikan, perindustrian, hingga sektor pariwisata dan UMKM.
“Pengangguran tidak bisa selesai hanya dengan satu program. Harus ada integrasi kebijakan, mulai dari pelatihan, penciptaan lapangan kerja, sampai penguatan sektor usaha,” jelas Endah.
Dalam penyusunan RKPD 2027, Pemkab Berau akan mengarahkan program prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sertifikasi keterampilan, serta penguatan link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
BACA JUGA : TKD Dipangkas, Pemkab Berau Revisi Besar-Besaran RKPD 2027
Selain itu, sektor-sektor potensial yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi juga akan menjadi fokus pengembangan. Di antaranya sektor pariwisata, pertanian, perikanan, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dinilai mampu membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat lokal.
“Upaya penurunan pengangguran harus sejalan dengan peningkatan kualitas SDM dan penguatan sektor ekonomi daerah. Kalau ekonominya tumbuh dan tenaga kerja kita siap, maka peluang kerja akan terbuka,” terangnya.
Endah juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha dan sektor swasta. Pemerintah daerah akan mendorong kemitraan strategis, termasuk mendorong perusahaan yang beroperasi di Berau untuk lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
“Kami ingin memastikan masyarakat Berau memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terserap di dunia kerja. Karena itu, kerja sama dengan pelaku usaha sangat penting,” katanya.
Ia menegaskan, penurunan angka pengangguran merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah berharap, melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif dalam RKPD 2027, angka pengangguran di Berau dapat ditekan secara bertahap.
“Harapannya, melalui RKPD 2027, angka pengangguran di Berau bisa ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” pungkasnya. (Ril)
⚠️ Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.




