Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan 2026 melalui Guru dan Digitalisasi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat fondasi sistem pendidikan nasional pada tahun 2026, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas guru, akselerasi digitalisasi, dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Komitmen ini tercermin dari alokasi anggaran pendidikan yang mencapai rekor tertinggi, serta peluncuran berbagai kebijakan strategis.

Anggaran Pendidikan dan Prioritas Kebijakan 2026

Anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai angka fantastis, berkisar antara Rp757,8 triliun hingga Rp769,08 triliun. Alokasi dana ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul.

Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id

Fokus utama pembelanjaan anggaran diarahkan pada tiga pilar strategis: peningkatan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik; dukungan langsung bagi siswa dan mahasiswa; serta penguatan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh jenjang. Sebagian besar anggaran, sekitar Rp223,55 triliun, juga dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), dengan target penerima 82,9 juta jiwa.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa harmonisasi kebijakan di sektor pendidikan dasar dan menengah terus dilakukan untuk mengoptimalkan sembilan kebijakan prioritas pendidikan nasional hingga ke pelosok negeri. Program-program prioritas Kemendikdasmen untuk tahun 2026 mencakup pembangunan dan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan, serta digitalisasi pembelajaran yang menyasar 288.865 satuan pendidikan.

Penguatan Kurikulum Merdeka dan Kualitas Guru

Implementasi Kurikulum Merdeka terus diperkuat, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru dan asesmen yang lebih komprehensif. Kurikulum ini telah disempurnakan untuk beralih dari kejar materi menjadi pembelajaran mendalam (deep learning), menekankan penguasaan konsep esensial. Sebagai respons terhadap kebutuhan industri, mata pelajaran pilihan “Koding dan Kecerdasan Artifisial (Coding and AI)” juga ditambahkan mulai tahun ajaran 2025/2026.

Kualitas guru menjadi sorotan utama. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru sebagai fondasi utama sistem pendidikan. Ia menyatakan, guru seharusnya memperoleh standar kesejahteraan yang layak, bahkan jauh lebih tinggi dari upah minimum, mengingat peran krusial mereka. Pelatihan guru berbasis kompetensi digital menjadi prioritas Kemendikdasmen, dengan target 1 juta guru tersertifikasi dalam penggunaan platform pembelajaran digital. Program Guru Belajar 2026 juga menyediakan seri pelatihan mandiri terbaru melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru.

Akselerasi Digitalisasi dan Pemerataan Akses

Transformasi digital menjadi keniscayaan dalam dunia pendidikan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk pemerataan akses pendidikan, termasuk distribusi layar digital pintar (smart digital screen) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026, ditargetkan 330 ribu sekolah akan menerima perangkat ini. Teknologi seperti Interactive Flat Panel (IFP) juga berperan besar dalam menciptakan pembelajaran yang lebih cepat, efisien, dan terarah.

Aplikasi super “Rumah Pendidikan” yang diluncurkan Kemendikdasmen telah mencapai 31 juta pengguna aktif bulanan dalam satu tahun, menghubungkan hampir seluruh ekosistem pendidikan dasar dan menengah. Platform digital seperti Siswamedia juga terus berinovasi untuk mendukung proses belajar mengajar dan administrasi sekolah. Namun, tantangan kesenjangan digital, terutama di daerah terpencil, masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan pemerataan akses internet dan perangkat.

Tantangan dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045

Meskipun ada kemajuan, pendidikan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Kesenjangan kualitas antar daerah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, masih sangat signifikan. Rata-rata lama pendidikan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas pada tahun 2024 masih setara dengan lulusan SMP, yakni 9,22 tahun. Selain itu, dampak jangka panjang pandemi COVID-19, seperti learning loss, masih terasa, terutama di kalangan siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu.

Untuk mengatasi ini, pemerintah juga meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman, yang berlandaskan asas humanis, komprehensif, dan partisipatif. Kebijakan ini bertujuan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak, tempat mereka merasa aman secara fisik, sejahtera secara psikologis dan sosial, serta terlindungi di ruang digital.

Menteri Abdul Mu’ti menegaskan, “Pendidikan Bermutu untuk Semua bukan hanya slogan, tapi amanat konstitusi dan perundang-undangan. Pendidikan adalah bekal utama dalam membangun sumber daya manusia unggul.” Dengan alokasi anggaran yang besar dan arah kebijakan yang terfokus, APBN 2026 menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan visi pembangunan jangka menengah ke dalam kebijakan fiskal yang konkret, selaras dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045.