Muhammadiyah Menyongsong Pemilu 2024: Haedar Nashir Paparkan Pandangan Politik Organisasi

YOGYAKARTA – Menjelang Pemilu 2024, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan pentingnya pendekatan multi perspektif dalam menghadapi dinamika politik di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 30 September lalu.

Haedar menjelaskan bahwa pandangan multi perspektif ini bukanlah hasil dari ketakutan atau kepentingan sempit, melainkan merupakan refleksi dari posisi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar yang memiliki dampak signifikan dalam kehidupan berbangsa. "Kebesaran Muhammadiyah tidak dapat dibeli dengan kuantitas," tegasnya.

Dalam konteks ini, Haedar menyatakan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk terus memperbaiki diri demi menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Ia mengingatkan bahwa kebesaran tersebut harus dijaga dan tidak tergerus oleh politik pragmatis yang sering kali berorientasi pada kekuasaan.

Peran Politik Muhammadiyah

Haedar menjelaskan bahwa peran politik Muhammadiyah berbeda dengan politik praktis yang cenderung mengejar kekuasaan. "Ada politik kebangsaan, yang dalam istilah Muhammadiyah disebut politik kenegaraan, yang menjadi bidang garap kita," ujarnya. Ia menekankan bahwa pilihan dan ijtihad politik ini telah berlangsung lama, dan harus dipegang teguh oleh para kader organisasi.

Para kader diharapkan mampu menempatkan pandangan politik mereka sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh organisasi. Dalam konteks ini, Haedar mengingatkan bahwa politik memiliki sisi praktis dan idealis, serta dinamikanya tidak selalu linier. "Ada banyak aspek yang saling mempengaruhi, sehingga tidak bijak jika memandangnya hanya dari satu sudut pandang," ungkapnya.

Politik dalam Perspektif Teologis

Dari sudut pandang teologis, Muhammadiyah memandang politik sebagai urusan muamalah duniawiyah, mirip dengan urusan ekonomi dan sosial lainnya. Berdasarkan pandangan ini, Muhammadiyah memilih jalur politik kemasyarakatan dan kebangsaan, yang berbeda dengan pandangan integralistik atau sekuler yang memisahkan politik dari agama.

Haedar menjelaskan bahwa pandangan Muhammadiyah tidak menganggap ada ajaran politik yang detail dan konkret dalam Islam. "Setelah kami melakukan penelitian, tidak ditemukan konsep kepemimpinan yang rumit dalam Islam," tutupnya.