KPPN Sibolga Kenalkan Sembilan Kebijakan Utama Anggaran 2026

Aspek News - RRI.CO.ID, Sibolga : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga mensosialisasikan sembilan fokus utama kebijakan pelaksanaan anggaran tahun 2026 kepada seluruh satuan kerja (satker) di wilayah kerjanya. Kebijakan tersebut menjadi arah utama pemerintah dalam memastikan belanja negara lebih berkualitas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Andres Leiman Silalahi, Kepala KPPN Sibolga, saat memimpin acara sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) Tahun 2026 secara daring melalui aplikasi Teams Meeting pada Rabu 25 Februari 2025.

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa terdapat sembilan poin strategis yang menjadi fokus kebijakan pelaksanaan anggaran 2026, yakni penyelarasan rencana kerja Kementerian/Lembaga dengan program prioritas Presiden.

Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, reviu serta pergeseran belanja ke kegiatan prioritas.

Pelaksanaan anggaran yang berkualitas atau spending better, percepatan pelaksanaan proyek melalui kesiapan dokumen pendukung.

Optimalisasi nilai manfaat anggaran melalui teknologi dan digitalisasi pembayaran, peningkatan kualitas program yang dibiayai PHLN dan SBSN.

Penguatan monitoring real-time terhadap output program, serta peningkatan pengawasan internal hingga oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kepala KPPN Sibolga, Andres Leiman Silalahi mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026.

“Untuk memperkuat arah kebijakan pelaksanaan anggaran pemerintah yang menekankan kualitas belanja, ketepatan waktu, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Andres.

Ia menegaskan seluruh satuan kerja wajib memastikan implementasi langkah-langkah strategis tersebut di lingkungan kerja masing-masing.

Menurutnya, langkah strategis pelaksanaan anggaran sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi pada 2026 serta memastikan manfaat belanja negara dapat segera dirasakan masyarakat.

“Tentunya untuk memastikan manfaat belanja negara segera dirasakan masyarakat sekaligus menghindari penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran,” katanya.

Andres juga menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja, terutama pada belanja modal, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah, serta memastikan seluruh kewajiban pembayaran tersedia anggarannya dan direalisasikan tepat waktu.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata dan terukur,” ucapnya.

Menutup arahannya, Andres menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan anggaran.

“Semua langkah strategis ini harus dijalankan dengan penuh transparansi dan tata kelola yang baik. Integritas adalah fondasi utama pelaksanaan anggaran,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, Andres berharap pelaksanaan anggaran tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif sehingga program pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.