Kementerian Pertanian Siapkan Program Pembangunan untuk Daerah Etnis Minoritas dan Pegunungan

Aspek News - Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup telah menerbitkan dokumen No. 1687/BNNMT-VPĐP sebagai tanggapan atas petisi yang disampaikan oleh para pemilih setelah sidang ke-10 Majelis Nasional ke-15.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup menerima petisi dari para pemilih di provinsi Lang Son, yang diteruskan oleh Kantor Pemerintah dalam Dokumen No. 969/VPCP-QHDP tertanggal 29 Januari 2026, mengenai tanggapan terhadap petisi pemilih setelah sidang ke-10 Majelis Nasional ke-15, dengan isi sebagai berikut: “Kami meminta Pemerintah untuk mengarahkan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Etnis Minoritas dan Agama untuk berkoordinasi dalam meninjau dan menyelaraskan beberapa isi dan kelompok sasaran di antara program-program sasaran nasional; menghindari situasi di mana isi yang sama diimplementasikan di daerah pedesaan yang dihuni oleh etnis minoritas dan daerah pegunungan tetapi setiap program memiliki peraturan yang berbeda atau terdapat tumpang tindih dalam isi dan kelompok sasaran.”

Terkait usulan ini, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup menyampaikan kepada delegasi Majelis Nasional dan para pemilih di provinsi Lang Son sebagai berikut:

Untuk memastikan pengelolaan yang terpadu, efektif, substantif, dan berkelanjutan, serta untuk mengatasi tumpang tindih, penyebaran sumber daya, dan duplikasi dalam isi dan penerima manfaat program sasaran nasional seperti: Pembangunan Pedesaan Baru, Pengurangan Kemiskinan Berkelanjutan, dan Pembangunan Sosial Ekonomi di Daerah Etnis Minoritas dan Pegunungan untuk periode 2021-2025, Pemerintah dan Perdana Menteri telah mengarahkan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup untuk memimpin dan berkoordinasi dengan Kementerian Etnis Minoritas dan Agama serta kementerian dan lembaga pusat terkait lainnya untuk meneliti dan mengembangkan, dan mengajukan kepada Majelis Nasional untuk disetujui, kebijakan investasi untuk Program Sasaran Nasional tentang Pembangunan Pedesaan Baru, Pengurangan Kemiskinan Berkelanjutan, dan Pembangunan Sosial Ekonomi di Daerah Etnis Minoritas dan Pegunungan untuk periode 2026-2035 (disetujui oleh Resolusi No. 257/2025/QH15 tanggal 11 Desember 2025 dari Majelis Nasional).

Berdasarkan Resolusi No. 257/2025/QH15 tanggal 11 Desember 2025 dari Majelis Nasional; Resolusi Pemerintah No. 424/NQ-CP tanggal 30 Desember 2025, yang mengumumkan Rencana Pelaksanaan Resolusi No. 257/2025/QH15 dari Majelis Nasional, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup, berkoordinasi dengan Kementerian Etnis Minoritas dan Agama serta kementerian dan lembaga pusat terkait lainnya, telah mengembangkan Program Target Nasional untuk membangun daerah pedesaan baru, pengentasan kemiskinan berkelanjutan, dan pembangunan sosial ekonomi di daerah etnis minoritas dan pegunungan untuk periode 2026-2035, Fase I: dari 2026-2030 (disetujui oleh Keputusan No. 417/QĐ-BNNMT tanggal 31 Januari 2026, dari Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup; selanjutnya disebut sebagai Program), yang di dalamnya Program tersebut terstruktur menjadi dua komponen, yaitu:

Komponen 1: Konten umum yang diimplementasikan secara nasional (termasuk 10 sub-konten dan 52 konten spesifik, yang diimplementasikan secara nasional; hanya diimplementasikan di daerah minoritas etnis dan daerah pegunungan untuk konten yang tidak ditentukan dalam Komponen 2, guna mencapai tujuan dan target Program).

Komponen Kedua: Konten spesifik untuk pembangunan sosial-ekonomi di daerah minoritas etnis dan pegunungan (terdiri dari 5 sub-konten dan 23 konten spesifik, yang diimplementasikan di daerah minoritas etnis dan pegunungan; hanya konten yang spesifik untuk urusan etnis dan tidak diatur dalam Komponen Pertama yang akan diimplementasikan di luar daerah minoritas etnis dan pegunungan).

Selama pengembangan Program, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Kementerian Etnis Minoritas dan Agama, Kementerian Kesehatan (lembaga pelaksana Program Target Nasional tentang kesehatan, kependudukan, dan pembangunan untuk periode 2026-2035), Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (lembaga pelaksana Program Target Nasional tentang pengembangan budaya untuk periode 2025-2035), dan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan (lembaga pelaksana Program Target Nasional tentang modernisasi dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk periode 2026-2035) untuk meninjau semua isi dan kegiatan guna menghindari tumpang tindih dan duplikasi dengan Program tersebut.

Dengan demikian, Program yang dikeluarkan dan diimplementasikan secara seragam di seluruh negeri ini telah mengatasi hambatan dan kekurangan periode 2021-2025, terutama duplikasi dan tumpang tindih dalam isi dan penerima manfaat kebijakan; dengan memprioritaskan komunitas dan desa yang sangat kurang beruntung, kelompok etnis minoritas dan daerah pegunungan, zona keamanan, daerah perbatasan, dan pulau-pulau.