ICSF Ingatkan Ancaman Tersembunyi di Balik Kemajuan Teknologi

ICSF Soroti 'Iceberg of Ignorance', Ancaman Tersembunyi di Balik Kemajuan Teknologi

: Kemajuan teknologi digital yang kian pesat telah menghadirkan kemudahan dan efisiensi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari penggunaan ponsel pintar, perangkat rumah pintar (smarthome), hingga pengembangan teknologi menuju era kuantum (Foto: Dok IASC)

Oleh Pasha Yudha Ernowo, Senin, 12 Januari 2026 | 21:00 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 446

Jakarta, InfoPublik – Kemajuan teknologi digital yang kian pesat telah menghadirkan kemudahan dan efisiensi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari penggunaan ponsel pintar, perangkat rumah pintar (smarthome), hingga pengembangan teknologi menuju era kuantum. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, tersimpan ancaman serius yang kerap luput dari perhatian publik.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, mengingatkan adanya fenomena Iceberg of Ignorance atau gunung es ketidaktahuan di kalangan konsumen teknologi. Fenomena ini menggambarkan kondisi ketika masyarakat hanya melihat manfaat dan fitur unggulan teknologi, sementara sebagian besar risiko tersembunyi justru tidak disadari. “Banyak konsumen fokus pada kemudahan dan kecanggihan teknologi, tetapi tidak memahami risiko laten seperti kebocoran data, manipulasi sistem, hingga serangan siber. Padahal, ancaman-ancaman inilah yang justru berada di bawah permukaan dan berpotensi menimbulkan dampak besar,” ujar Ardi dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, fenomena Iceberg of Ignorance di Indonesia diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan membeli produk teknologi lebih didasarkan pada harga, merek, dan fitur, tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi. Kondisi ini diperkuat oleh minimnya edukasi dari produsen terkait risiko penggunaan perangkat digital.

Selain itu, Ardi menilai regulasi perlindungan konsumen dan keamanan data belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju inovasi teknologi. Meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan, ketiadaan aturan pelaksana yang komprehensif membuat tanggung jawab produsen terhadap keamanan produk belum berjalan optimal. Akibatnya, konsumen berada pada posisi rentan di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman digital.

Memasuki era teknologi kuantum, tantangan tersebut dinilai semakin serius. Teknologi ini menawarkan kemampuan pemrosesan data yang sangat cepat dan masif, tetapi sekaligus berpotensi menembus sistem keamanan konvensional. “Jika masyarakat tidak memahami risikonya, dampak kebocoran atau penyalahgunaan data bisa meluas dengan sangat cepat, bahkan berpotensi mengganggu keamanan nasional jika terjadi pada sektor strategis,” tegas Ardi.

Ia menambahkan, ketidaktahuan konsumen tidak hanya berdampak pada keamanan pribadi, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi. Kerugian akibat penipuan digital, pencurian identitas, hingga turunnya kepercayaan publik terhadap teknologi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional yang tengah didorong pemerintah.

Untuk itu, ICSF mendorong langkah konkret dari berbagai pihak. Pemerintah diminta memperkuat regulasi dan menetapkan standar keamanan minimum bagi produk teknologi. Di sisi lain, literasi digital harus digalakkan secara masif melalui pendidikan formal, komunitas, dan peran aktif media massa. “Kesadaran individu juga penting. Masyarakat perlu lebih kritis, rutin memperbarui sistem, menggunakan kata sandi yang kuat, serta berhati-hati dalam membagikan data pribadi. Teknologi harus menjadi alat kemajuan, bukan sumber kerentanan,” pungkas Ardi.

Ia menegaskan, masa depan digital Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa ini keluar dari Iceberg of Ignorance. Dengan regulasi yang kuat, edukasi yang berkelanjutan, dan kesadaran publik yang tinggi, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mampu membangun ekosistem digital yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id