Golkar Sumbar Fokus Perkuat Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

KONGKRIT.COM – Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat menuntaskan Musyawarah Daerah (Musda) di 18 kabupaten dan kota secara aklamasi. Setelah seluruh tahapan rampung, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumbar kini mengalihkan fokus pada penguatan struktur organisasi hingga tingkat desa dan nagari sebagai persiapan menghadapi agenda politik nasional pada 2029.

Ketua DPD Golkar Sumbar, Khairunnas, menegaskan bahwa Musda tingkat provinsi telah dilaksanakan terlebih dahulu, diikuti seluruh kabupaten dan kota. Saat ini, fokus utama partai adalah memperkuat konsolidasi hingga ke kecamatan, nagari, dan desa.

“Musda provinsi sudah selesai, begitu juga di 18 kabupaten/kota. Sekarang kami fokus membenahi dan memperkuat infrastruktur partai sampai ke tingkat bawah,” kata Khairunnas saat silaturahmi dan buka puasa bersama pengurus serta kader Golkar Sumbar di Kantor DPD Golkar Sumbar, Padang.

Khairunnas menjelaskan, setiap partai politik tentu memiliki target kemenangan dalam pemilihan umum, baik presiden, gubernur, maupun kepala daerah. Namun, untuk saat ini Golkar Sumbar menekankan pada pembenahan mesin partai sebagai prioritas utama.

“Sampai sekarang belum ada arahan khusus terkait pencalonan. Fokus kami menyiapkan infrastruktur politik untuk 2029,” ujarnya.

Dari sisi perolehan kursi, Golkar Sumbar memiliki sembilan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dan menempatkan kadernya sebagai unsur pimpinan. Di tingkat kabupaten/kota, partai ini berhasil mengamankan total 82 kursi.

Khairunnas merinci, terdapat tujuh ketua DPRD dan lima wakil ketua DPRD dari Golkar di 18 kabupaten/kota, sehingga sekitar 68 persen daerah di Sumbar memiliki unsur pimpinan DPRD dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Secara keseluruhan ada 12 pimpinan DPRD dari provinsi dan kabupaten/kota. Ini menjadi kekuatan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mendukung program pemerintah,” jelasnya.

Daerah yang belum memperoleh posisi pimpinan DPRD akan menjadi perhatian khusus melalui evaluasi dan penguatan struktur kepengurusan partai.

Editor :