Dialog Rakyat: Doli Kurnia Tanjung Terima Aspirasi Warga Simalungun

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengadakan dialog dengan masyarakat di Simalungun pada Kamis (7/5/2026) di Literasi Kopi, Perdagangan I, Kecamatan Bandar. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi warga terkait berbagai masalah yang ada di daerah tersebut.

Dialog Rakyat bertajuk “Simalungun Bersih, Rakyat Maju” ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan pemuda. Mereka mengangkat masalah-masalah krusial seperti infrastruktur jalan yang rusak, jembatan yang membahayakan, serta pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Selain itu, isu darurat narkoba yang berhubungan dengan tingginya angka pengangguran juga menjadi sorotan dalam forum tersebut.

Doli Kurnia Tanjung menyatakan bahwa kegiatan ini adalah kesempatan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. ‘Saya hadir untuk menyerap aspirasi. Apa yang bisa saya perjuangkan, tentu akan saya perjuangkan,’ ujarnya. Namun, agenda ini langsung diuji oleh keluhan Agus Salim Siregar mengenai jembatan yang membahayakan aktivitas warga. Doli mengakui bahwa masalah jembatan memerlukan koordinasi antarinstansi, menunjukkan tantangan dalam birokrasi yang ada.

Selain jembatan, warga juga mengeluhkan kerusakan akses jalan antarwilayah yang lebih buruk saat musim hujan. Doli memberikan instruksi untuk menyiapkan data mengenai panjang jalan desa, kabupaten, dan provinsi, serta dokumen pendukung. ‘Aspirasi sudah dicatat staf. Perlu proposal dan kelengkapan persyaratan,’ katanya. Namun, prosedur birokratis ini berpotensi mengurangi urgensi masalah yang dihadapi di lapangan.

Sesi diskusi tersebut semakin tajam ketika Nia Ramadhani Damanik, Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi Perdagangan, mengungkapkan praktik pungutan liar dalam penerimaan karyawan di KEK Sei Mangkei. Dia juga meminta perhatian terhadap masalah narkoba yang mengintai pemuda penganggur di sekitar kawasan tersebut. Dua isu ini mencerminkan kegagalan tata kelola KEK dalam menciptakan lapangan kerja yang adil. Doli menanggapi isu pungli dengan optimisme, meyakini bahwa praktik tersebut dilakukan oleh oknum dan bukan merupakan kebijakan perusahaan. Ia juga menjanjikan pertemuan dengan pihak berwenang untuk membahas masalah narkoba.

Doli menegaskan kembali komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengatakan, ‘Ini sudah menjadi tugas saya dan akan saya perjuangkan semaksimal mungkin.’ Harapannya, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Kabupaten Simalungun dapat segera ditangani, bukan sekadar menjadi janji politik belaka.