BRIN: Anggaran PAUD di Indonesia Jauh dari Rekomendasi Global

KOMPAS.com - Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan masih adanya masalah dalam perjalanan program pemerintah Wajib Belajar 13 Tahun.

Salah satu masalah dalam program tersebut adalah anggaran yang belum sesuai untuk pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Trina Fizzanty dalam penelitiannya menyebutkan, anggaran pendidikan PAUD masih di bawah dua persen atau di bawah rekomendasi global.

"Di bawah dua persen dari anggaran pendidikan nasional, jauh dari rekomendasi global 10 persen," tulis Trina melalui penelitiannya bersama tim yang dikutip Kompas.com, Jumat (6/2/2026).

Anggaran PAUD akan bersifat residual

Selain itu, kebijakan struktur dan fiskal PAUD dinilai Trina tidak memiliki pos anggaran mandiri, dan pelaksanaannya bergantung pada variasi politik anggaran di daerah.

"Di daerah, selama pengelola PAUD masih dikunci di level Eselon IV (Kasi), anggaran PAUD akan bersifat residual, tidak memiliki otoritas dan posisi tawar yang kuat di meja tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)," ujarnya.

Oleh karena itu, minimnya intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni berdampak langsung pada ketidaklayakan sarana prasarana.

Kualitas layanan bergantung pada kemampuan ekonomi orangtua

Dominasi peran swasta dan masyarakat pada sektor PAUD selama ini juga menciptakan ilusi partisipasi di mana kualitas layanan bergantung pada kemampuan ekonomi orangtua.

"Kebijakan ini (wajib belajar 13 tahun) tidak hanya menambah durasi sekolah, melainkan sebuah pengakuan negara bahwa 1 tahun pra-sekolah (PAUD) adalah prasyarat mutlak untuk menjamin kesiapan bersekolah menyongsong Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Menurut Trina, PAUD adalah fondasi kognitif dan emosional yang menentukan keberhasilan jenjang pendidikan selanjutnya.

Sehingga, intervensi pendidikan yang tepat akan membentuk keterampilan sosial, pengendalian diri, dan nilai moral positif yang memperkuat kesiapan anak untuk belajar pada tingkat yang lebih tinggi.

"Riset global juga mengonfirmasi bahwa investasi di fase ini memiliki Return on Investment (ROI) tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya dalam mencetak SDM unggul," pungkas dia.