BEM UNRI Pasang Spanduk Protes Kinerja Pemprov Riau di Pekanbaru

Bandan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) memasang sejumlah spanduk berisi orasi di berbagai lokasi strategis di Pekanbaru pada Kamis (3 Agustus 2023). Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk protes dan kekecewaan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai masalah yang mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Spanduk-spanduk tersebut terpasang di beberapa titik, termasuk di depan Kantor Gubernur Provinsi Riau, Kantor Dinas Pekerjaan Umum, sekitar Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Jendral Soedirman, dan di area flyover Jalan Tuanku Tambusai.

Dalam siaran pers yang diterima, Menteri Sosial Politik BEM Universitas Riau, Muhammad Ravi, menyatakan bahwa menjelang akhir masa jabatan Gubernur Riau, berbagai polemik dan permasalahan masih menghantui masyarakat. Ia menegaskan, "Mendekati akhir masa jabatan, kami menilai bahwa pencapaian Gubernur dan Pemerintah Provinsi Riau sangat minim. Alih-alih fokus menyelesaikan permasalahan yang ada, pemerintah lebih banyak melaksanakan kegiatan seremonial untuk membangun citra positif. Di lapangan, permasalahan seperti pendidikan yang terpengaruh oleh regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ketidakmerataan tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai masih terus ditemukan."

Ravi juga menyoroti kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di Riau. Ia mengungkapkan bahwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang telah membakar 956 hektar lahan pada tahun 2023 menjadi salah satu indikator kegagalan pemerintahan saat ini. "Kami menilai Gubernur Riau tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik selama hampir lima tahun masa jabatannya," tambahnya.

Dari sisi pendidikan, Ravi mencatat bahwa Riau belum mampu memberikan solusi yang merata untuk masyarakat. Ia mencatat 31 laporan mengenai PPDB yang telah diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau pada tahun 2023, di mana kecurangan dalam sistem zonasi terus terjadi. Selain itu, Riau juga mencatatkan prestasi buruk sebagai provinsi dengan jalan rusak terpanjang di Indonesia.

Mengenai masalah kesehatan, BEM UNRI mengungkapkan adanya ketimpangan dalam distribusi tenaga kesehatan. Beberapa Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan di daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga ahli, sementara di perkotaan, terdapat kelebihan tenaga kesehatan. Selain itu, masalah Karhutla dan pembukaan lahan secara ilegal juga terus menjadi sorotan, menambah pertanyaan tentang peran pemerintah provinsi.

Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau, Khoirul Basar, menambahkan bahwa perhatian publik saat ini juga tertuju pada PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang menghadapi berbagai masalah, seperti pengolahan limbah dan keamanan pekerja. "Ironisnya, meskipun PHR belum memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat, pemerintah provinsi justru memberikan apresiasi," ujarnya.

Jelang 66 tahun Provinsi Riau, tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. "Beragam permasalahan terus bermunculan. Apakah Pemerintah Provinsi hanya mampu menebar janji-janji di awal kepemimpinan, namun meninggalkan tumpukan masalah menjelang akhir masa jabatan?" tutup Basar.