Sumber Foto: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Indonesia
Sudut Aspek
Analisis Dampak Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah mengadakan Dialog Nasional Ibu Kota Negara (IKN) yang ke-7, dengan fokus pada aspek sosial budaya dan sosial ekonomi pemindahan IKN. Acara berlangsung pada Selasa, 25 Februari, di Balai Purnomo Prawiro. Pemindahan IKN ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi struktur masyarakat serta aspek sosial budaya dan ekonomi.
Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, yang diumumkan pada 26 Agustus 2019. Keputusan ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan, serta potensi bencana alam. Kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak merata, khususnya di Pulau Jawa, telah menciptakan kesenjangan dalam berbagai aspek, yang menyebabkan stagnasi ekonomi.
Data menunjukkan bahwa 57,4% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sementara sebaran penduduk di wilayah lain seperti Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua jauh lebih rendah. Konsentrasi penduduk di Jawa menyebabkan ketertinggalan di daerah lain dan menambah beban ekologis Jakarta, yang saat ini menghadapi masalah kemacetan, polusi, dan penurunan kualitas air.
Dengan pemindahan IKN ke Kalimantan, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, serta menciptakan ibu kota baru yang mencerminkan identitas bangsa. Lokasi inti IKN ditetapkan di kawasan Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, dengan visi untuk menjadikannya sebagai pusat identitas bangsa, kota yang cerdas, hijau, indah, dan berkelanjutan, serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Menurut Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, total luas wilayah IKN mencapai 256.142,72 hektar, yang mencakup rencana kawasan Inti Pusat Pemerintah dan kawasan perluasan lainnya. Bappenas juga melakukan kajian untuk menganalisis karakteristik sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat lokal, serta potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pemindahan IKN.
Rudy menambahkan bahwa keberagaman budaya di IKN baru diperkirakan akan meningkat, dengan munculnya konflik sosial antar kelompok etnis, serta adanya peluang usaha yang lebih terbuka. Pemindahan IKN diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat Kalimantan dalam aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga masyarakat lokal tidak terpinggirkan oleh kehadiran pendatang.
Dalam rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN), terdapat dua skenario yang memperkirakan perpindahan antara 182.462 hingga 118.513 orang ASN, yang akan diikuti oleh keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, dengan total proyeksi mencapai 1,5 juta orang di masa mendatang. Masyarakat Kalimantan diharapkan dapat merasakan manfaat dari pembangunan IKN secara adil, sehingga integrasi kehidupan sosial dapat terwujud.
Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Penajem Paser Utara mencapai 160,9 ribu jiwa dan Kabupaten Kutai Kertanegara 786,1 ribu jiwa, serta total penduduk Kalimantan Timur yang sekitar 4,4 juta jiwa, mayoritas penduduk saat ini didominasi oleh pendatang dari berbagai daerah.
